Iran kecam sanksi AS

Iran mengatakan sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Pengawal Revolusi Islam dan tiga bank negara tidak akan berhasil.

Langkah Amerika Serikat itu diambil di saat seorang diplomat seniornya menuduh Rusia dan Cina membantu militer Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Nicholas Burns mengatakan Rusia harus berhenti menjual senjata ke Iran, dan Cina harus berhenti menanam modal di negara tersebut.

“Mereka sekarang adalah mitra dagang nomor satu dengan Iran. Sangat sulit bagi negara-negara untuk bertindak sendiri, di saat negara lain memiliki kebijakan sendiri soal militer, membantu pemerintah Iran guna memperkuat militer mereka,” kata Burns kepada BBC.

Burns mengatakan meskipun ada perbedaan baik dengan Rusia dan Cina, Amerika Serikat masih berhadap Dewan Keamanan PBB akan mendukung resolusi ketiga guna menerapkan sanksi baru bulan November ini.

Dia mengatakan dia berharap Iran akan bisa dibujuk untuk tidak bersikap konfrontatif, dan memilih untuk berunding.

“Kami ingin melakukan perundingan, kami ingin resolusi damai atas masalah ini. Namun guna mendukung diplomasi, kadang kita harus bersikap keras terlebih dahulu.” tambah Burns.

Pengawal Revolusi Islam

Kepala Pengawal Revolusi Islam, Mohammad Ali Jaafari menciptakan sikap semakin konfrontatif dengan mengatakan pasukannya semakin siap untuk mempertahankan revolusi.

Departemen Luar Negeri Iran juga mengecam langkah tersebut.

“Kebijakan permusuhan Amerika terhadap penduduk Iran dan institusi sah negeri ini bertentangan dengan hukum internasional, tanpa nilai sama sekali, dan sama seperti di masa lalu, akan gagal,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Iran Mohammad Ali Hosseini.

Wartawan BBC di Teheran, Jon Leyne mengatakan sanksi akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Iran.

Pengawal Revolusi ini diperkirakan menguasai sepertiga perekonomian negara tersebut, termasuk pabrik mobil, ladang minyak dan gas serta surat kabar.

Menurut wartawan kami, perusahaan asing akan takut berhubungan dengan mereka, karena khawatir akan pembalasan ekonomi dari Amerika Serikat.

Pendukung terorisme

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan satuan elit Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam, “pendukung terorisme” dalam paket sanksi baru terhadap Iran.

Korps tersebut dicap “penyebar senjata pemusnah massal” yang mengacu ke rudal balistik yang kabarnya dikembangkan oleh satuan tersebut.

Menlu AS Condoleezza Rice mengeluarkan pengumuman ini bersama Menteri Keuangan Henry Paulson.

Pemberian label akan memungkinkan Amerika Serikat menjadikan sumber daya keuangan pasukan tersebut sasaran tindakan.

Amerika Serikat berulang kali menuduh Iran menggoyah stabilitas di Irak dan Afghanistan, dan mempersalahkan Pengawal Revoulusi memasok dan melatik kubu perlawanan.

‘Membekukan aset’

Berdasarkan Executive Order 13382, pihak berwenang bisa membekukan aset dan melarang warga atau organisasi Amerika berbisnis dengan Korps Pengawal.

Kementerian pertahanan Iran, yang menguasai industri pertahanan negara itu, tiga bank, dan beberapa perusahaan yang dimiliki oleh Korps Pengawal, juga akan terkena sanksi.

Sementara itu, Pasukan Quds, sayap operasi khusus dalam Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, akan dinyatakan sebagai “pendukung terorisme” dengan Executive Order 13224.

Perintah tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah Amerika untuk mengidetifikasi perorangan, usaha, badan sosial dan kelompok ekstrimis yang terlibat dalam terorisme.

Pasukan Quds dituduh aparat Amerika memasok bom tepi jalan yang dahsyat dan granat berpeluncur roket, kepada milisi-milisi Syiah di Irak.

Pasukan yang diduga berkekuatan 15.000 orang ini bertanggungjawab melancarkan misi rahasia di luar negeri dan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok Syiah lain.

Pasukan dominan

Saat laporan-laporan tentang klasifikasi Korps Pengawal Revolusi mulai disiarkan bulan Agustus, para pejabat Iran mengecamnya sebagai “resolusi tak bernilai” yang dikeluarkan “berdasarkan alasan tak berdasar…untuk merusak lembaga suci ini”.

Korps Pengawal Revolusi Islam atau Pasdaran dibentuk tidak lama setelah revolusi Iran tahun 1979 untuk membela sistem Islami yang di Iran, dan untuk mengimbangi pasukan bersenjata reguler.

Korps tersebut menjadi pasukan militer yang dominan di Iran. Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan sejumlah menteri dalam kabinet pernah menjadi anggota pasukan tersebut.

Korps tersebut diperkirakan beranggotakan 125.000 anggota aktif, dan membanggakan memiliki pasukan darat, laut dan udara serta mengendalikan persenjataan strategis Iran.

Korps ini juga mengendalikan pasukan paramiliter Perlawanan Basij dan jaringan lembaga sosial, bonyad, yang menggerakan sebagian perekonomian Iran.